Jendela 5 : Kembali ke Kawasan Lindung

Standar

KEMBALI  KE  KAWASAN LINDUNG

Maret  2006. Kawasan Lindung, itulah tujuan kami ( tim Menuju Indonesia Hijau ). Perjalanan kami memantau  beberapa kawasan lindung di kabupaten Bandung dan Garut terasa cukup melelahkan namun sungguh mengasyikan. Mau tidak mau, terkadang kami harus berjalan kaki masuk lebih jauh ke beberapa kawasan hutan untuk melihat kondisi sebenarnya.  Kami juga mencoba berdialog dengan beberapa penduduk yang sempat  kami temui. Pada hari ketiga, baru kami berdialog dengan beberapa aparat  dan pejabat pemerintah daerah. Secara fisik memang masih cukup banyak lahan kritis di kawasan – kawasan yang berfungsi lindung, namun untuk hutan konservasi dan lindung kondisinya relatif baik. Rasa cukup prihatin adalah justru  dari sisi persepsi mengenai kawasan lindung di masyarakat. Masyarakat masih banyak menyamakan kawasan lindung dengan hutan lindung, dan masyarakat masih beranggapan bahwa kawasan lindung  bak kawasan keramat, tidak boleh diapa-apakan dan diganggu gugat.

Maret 2007. Hampir semua surat kabar masih  menuliskan berita mengenai bencana, baik di halaman depan, kolom redaksi, opini, maupun rubrik khusus. Bencana memang tiada henti mendera tanah air kita tercinta. Terakhir adalah gempa di Padang, dan longsor di Manggarai, Nusa Tenggara.Timur.  Lumpur Lapindo, barangkali satu – satunya bencana berkelanjutan dan masih memegang rekor penanganan bencana terlama. Untuk Jawa Barat, bencana banjir besar di Jabodebek, Pantura, dan Citarum Hulu masih menyisakan dampak di masyarakat yang terkena bencana. Penyakit pasca banjir, sawah puso, industri stop produksi, dan sebagainya. BMG memperkirakan ancaman banjir masih tinggi untuk wilayah wilayah tersebut hingga akhir Mei 2007.

Banyak sorotan akhir – akhir ini yang menekankan pentingnya kawasan lindung, baik dari pakar, pejabat, tokoh politik, LSM, maupun mahasiswa. Ungkapan pun bermunculan, seperti :  Upaya struktural penanganan banjir di daerah banjir tidak akan efektif selama kawasan lindung belum diperbaiki. Rusaknya kawasan lindung telah mendorong percepatan pemanasan global, udara di kota bertambah panas, tata air terganggu, hingga pergeseran perubahan iklim mikro dan makro. Intinya, semuanya mengharapkan perbaikan kawasan lindung  Namun bagaimana mungkin dapat memperbaiki kawasan lindung secara baik, benar, dan cepat, apabila  masyarakat dan  para aparat pemerintah, mungkin termasuk kita  para perencana di Bapeda, masih juga belum  memahami, atau bahkan mengenal kawasan lindung itu sendiri.

Menurut  Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Barat,  kawasan lindung adalah kawasan  yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kawasan lindung dibagi menjadi sepuluh kriteria menurut karakteristik fungsinya,  berupa hutan lindung, hutan kota, kawasan resapan air, suaka alam, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam,  sempadan sungai dan pantai, kawasan sekitar situ dan mata air,  kawasan kars dan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana  gempa, gunung api, banjir, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Atau dapat terbagi secara fisik menjadi dua golongan besar yaitu  kawasan lindung hutan  dan non hutan.

Karena memikul beban sebagai kawasan yang secara dominan harus berfungsi lindung ( ekosistem, keamanan, budaya dan sejarah ), maka  tidak salah apabila kawasan lindung harus dijaga agar tidak rusak atau menurun fungsi lindungnya. Menjadikan kawasan lindung, seperti hutan atau situs purbakala, sebagai kawasan keramat dan angker hanya salah satu upaya menjaga fungsi kawasan, dan seringkali cukup ampuh bagi masyarakat di perdesaan. Namun perubahan peradaban telah mengubah pola pandang masyarakat, kawasan hutan tidak lagi angker, bahkan Cagar Alam  Sancang yang sangat ditakuti dan dikeramatkan sekarang  sudah dirambah. Perusakan dan perambahannya bahkan sudah mencapai lima puluh persen dari total kawasan. Persoalan ekonomi menjadi alasan.

Pengelolaan kawasan lindung melalui peraturan tidak akan cukup, mengingat  luasnya kawasan dan keterbatasan akses. Pendekatan ekonomi dan peran masyarakat  sebagai pemantau dan penjaga  yang berada pada barisan paling depan ternyata sangat diperlukan. Pemerintah daerah maupun masyarakat akan lebih tertarik apabila kawasan lindung ternyata mampu memberikan nilai ekonomi tinggi bagi  peningkatan perekonomian. Potensi – potensi ekonomi tersebut sebenarnya dimiliki oleh kawasan lindung, tetapi sekali lagi kaidah konservasi tetap harus menjadi  kendali utama.  Pemanfaatan kawasan dibatasi untuk jasa lingkungan, pendidikan dan penelitian,  atau pemanfaatan lain sumber daya kawasan lindung sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Potensi besar ekonomi kawasan lindung  berasal dari produk hutan non kayu,   pariwisata dan petualangan,  sumber air minum, bahan baku industri farmasi,  atau perdagangan karbon.  Menurut penelitian, nilai kayu ternyata hanya 5% dari total potensi nilai ekonomi kawasan hutan.  Obat – obatan modern dunia 25% bahan aktifnya berasal dari ekstrak tumbuhan tropis, yang banyak berada di Jawa Barat.  Belum lagi kekayaan ragam  bahan obat – obatan tradisional.  Wisata alam dan budaya mulai banyak dikembangkan karena mampu mendulang peningkatan devisa dan perekonomian wilayah.  Lebah madu, gandarukem,  minyak kayu putih, bioenergi, dan lain lain, hanyalah sebagian dari potensi kawasan lindung  yang sudah dikembangkan.  Prinsipnya, kawasan lindung apabila dikelola secara baik  akan mampu memberi manfaat  ekologi dan ekonomi bagi pembangunan.

Tantangan di depan mata saat ini adalah persoalan perubahan tata gunan lahan, yang seolah sulit dikendalikan.  Pengamatan citra landsat menunjukkan bahwa tutupan lahan kawasan hutan di Jawa Barat berkurang terus, tahun 1994 luasnya 852.882 ha, tahun 2001 luasnya menjadi  617.062 ha, dan  pada tahun 2005 semakin berkurang menjadi 609.960 ha. Sungguh ironis. Padahal, perubahan tata guna lahan juga diyakini menjadi  penyebab utama banjir maupun longsor, karena air larian atau air permukaan ( run off )  semakin meningkat. Menurut Kodoatie (2006), gambarannya adalah sebagai berikut, apabila suatu hutan lebat dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)  berubah menjadi padang rumput, maka debit puncak sungai akan meningkat antara 2 hingga 2,5 kali, kalau berubah menjadi kebun atau taman maka debit puncak sungai akan meningkat antara 1,7 hingga 5 kali, namun apabila berubah menjadi permukiman maka debit puncak sungai akan meningkat antara 5 hingga 20 kali.

Ketika semua menjadi diluar kendali, solusi nya adalah kembali ke laptop, kata sang host Tukul Arawana pada acara Empat Mata, yang saat ini sedang digandrungi. Berkaca pada semangat  program acara  tersebut  menjadi program yang  mudah dikenal, mudah dimengerti, dan menarik bagi  bintang tamu untuk ikut, kiranya memang diperlukan suatu perubahan kemasan untuk program pemantapan kawasan lindung agar  mudah dipahami, serta menarik bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kemasan tersebut adalah adanya  harmonisasi antara unsur kebijakan, pengelolaan, penegakan aturan, partisipasi masyarakat, informasi dan komunikasi, dan pola  pendanaan. Demi masa depan, tidak salah kiranya kalau  kita coba ….Kembali ke Kawasan Lindung. ( med )

Dimuat di Warta Bapeda 12 No.1/ Januari-Maret 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s